Infrastruktur 

Seriuskah Ibukota Negara Dipindah?

Jakarta, Detak Jabar – Pemindahan ibukota negara dari Jakarta membutuhkan biaya sebesar Rp 500 triliun. Faktor kecemburuan antar daerah juga bukan perkara mudah.

Wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta kembali bangun dari tidur panjangnya. Setelah Soekarno yang mengusulkan pindah ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Soeharto juga pernah mengusulkan Jonggol, Bogor, Jawa Barat sebagai pengganti Jakarta. Namun, keduanya mengalami nasib sama. Muncul sebentar lalu menghilang. Di era SBY, rencana itu sempat beredar, tetapi buru-buru lenyap entah ke mana.

Impian yang didasari atas pertimbangan beratnya beban Jakarta itu pun kini kembali mengemuka di era Jokowi. Kali ini, terlihat lebih serius dengan terjunnya tim pengkaji dari pemerintah pusat. Bahkan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan, ibu kota Indonesia yang baru dipastikan berada di luar Jawa. Hal itu berdasarkan hasil kajian yang selama ini sudah dilakukan. “Di luar Jawa yang sudah pasti,” kata Bambang, pengujung Agustus 2017.

Empat bulan berselang, Bambang kembali meramaikan isu pemindahan Ibu Kota. Menurut Bambang, kajian yang sedang dilakukan terkait dengan sejumlah aspek. Beberapa di antaranya adalah skema pembiayaan dan kebutuhan lainnya. “Tapi belum sampai ke desain kotanya,” ujar mantan Menteri Keuangan ini, Selasa (12/12). Setelah kajian selesai, laporan tersebut akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo di akhir 2017.

Palangka Raya, sebagai salah satu kandidat pengganti Jakarta, jauh-jauh hari telah menyatakan kesiapannya untuk berganti status menjadi ibukota negara. “Kalau bicara masalah pemindahan ibu kota secara prinsip. Sejak saya dulu memimpin Kalimantan Tengah sudah siap. Nah sekarang tergantung keputusan dari Bapak Presiden,” kata Mantan Gubernur Kalimantan Tengah dan kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Agustin Teras Narang.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Said Ismail berkomentar lebih tegas. Ia meminta pemerintah pusat jangan hanya pemberi harapan palsu (PHP) terkait wacana pemindahan ibu kota negara ke Palangka Raya, ibu kota Provinsi Kalteng. Hingga kini masih sekadar wacana. “Kita minta kepada pemerintah pusat agar jangan PHP kita lagi. Dulu juga begitu tahun 2008, 2009, 2010 kita sudah banyak mendengar perpindahan ibukota pemerintahan ini. Sekarang ini kita minta kepastian dari pemerintah pusat,” sindir dia.

Kendati isunya kembang-kempis, wacana pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya masih menjadi sorotan para pengamat ekonomi. Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada, A Tony Prasetiantono mengatakan, dana yang dikeluarkan untuk perpindahan ibu kota yang angkanya kurang lebih berkisar Rp500 triliun lebih baik didistribusikan untuk tiap wilayah. Toh, tujuannya sama-sama untuk pemerataan pembangunan.

Lebih buruk lagi, kata Tony, pemindahan ibu kota malah akan memunculkan kecemburuan di antara daerah-daerah. Jika esensinya adalah pemerataan, perpindahan ibu kota bukanlah solusi. “Kalau Palangkaraya jadi ibu kota, pasti yang lain cemburu. Sulawesi cemburu, Papua cemburu, Maluku cemburu, pada cemburu,” Tony mengingatkan, Senin (20/11).

Selain faktor pemerataan, Tony justru menilai pembangunan di Jakarta yang belum maksimal. Ia lantas membandingkan ibukota di negara dengan penduduk padat seperti Jepang dan China yang rajin mengembangkan infrastruktur untuk solusi kepadatan ibu kota, bukan dengan memindahkan ibukota.

Tony mengungkapkan, ibu kota China, Beijing penduduknya 25 juta, sedangkan Jakarta penduduknya hingga 15 juta pada siang hari karena banyak orang pinggiran Jakarta yang bekerja di Jakarta. Artinya, penduduk di Beijing dua kali lipat dari Jakarta. “Jadi pertanyaan saya, kenapa Beijing tidak pindah ibukota, kan sudah penuh sudah padat. Tapi tetap enggak tuh. Kenapa Tokyo ibukotanya juga enggak dipindah, ke Saporo sana, ke Hokkaido,” jelas dia.

Namun, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudistira Adhinegara mengaku setuju ibukota dipindah dari Jakarta. Salah satunya bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih masuk akal. Berdasarkan data BPS di triwulan I 2017, Jawa menguasai 58,49% perekonomian di Indonesia, sedangkan Kalimantan memiliki porsi 8,33%, Papua dan Maluku hanya 2,26%.

“Dalam konteks Indonesia, alasan pindah ibu kota untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Karena Jakarta sudah terlalu lama menyedot kemakmuran dari daerah. Di mana 60% uang beredar di Jakarta, pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan pusat keuangan semua di Jakarta,” ungkap Bhima, dalam kesempatan terpisah. (SWS)

207 total views, 5 views today

Related posts

Leave a Comment