Politik 

Plt. Bupati Dede Sembada Janji Tertibkan APK di Kendaraan Umum

Kuningan (Detak Jabar) –  Pelanggaran terhadap aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan periode 2018-2023 masih banyak dilakukan. Terpantau di beberapa titik, masih ada saja yang menyalahi aturan, baik aturan yang dibuat oleh KPU maupun aturan yang dibuat oleh daerah berkaitan dengan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.

Berbagai pelanggaran mulai dari lokasi pemasangan APK, ukuran APK, hingga jumlah APK yang tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Walikota banyak ditemukan.

Dalam hal ini sayangnya Panwaslu dan KPU diduga tidak jeli dan tegas dalam menindak pelanggaran-pelanggaran tersebut. Selain itu, banyak pelanggaran dalam pemasangan APK ini yang juga tidak mengindahkan Peraturan Daerah yang berlaku.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 tahun 2015 Pasal 15 Ayat 1 disebutkan bahwa :
Setiap orang dan / badan dilarang :
a. mencoret-coret,  menulis,  melukis,  menempel  iklan  di  dinding atau  di  tembok,  jembatan  lintas,  jembatan  penyebrangan orang,  halte,  tiang  listrik,  pohon,  kendaraan  umum  dan sarana  umum  lainnya;
Atas pelanggaran Peraturan Daerah tersebut dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
Salah satu pelanggaran pemasangan APK yang terpantau oleh detakjabar.com yang dinilai melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 ini yang banyak ditemui adalah pemasangan APK paslon di kendaraan umum.

Dikonfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp mengenai bentuk pelanggaran tersebut, Ketua KPU Kabupaten Kuningan Hj. Heni Sulistiawati menyatakan bahwa pemasangan APK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 dan Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor 272 Tahun 2018.

Dalam kedua produk hukum tersebut tidak diatur secara detail tentang pemasangan APK pada kendaraan umum, hanya dijelaskan dengan bahasa fasilitas umum. “Pemasangan APK pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 dan SK Bupati Kuningan Nomor 272 Tahun 2018, ” jelas Heni melalui pesan singkat Whatsapp kepada detakjabar.com, Sabtu (24/03/2018).

Di tempat berbeda, Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Kuningan Dede Sembada, ST menyatakan pemasangan APK di kendaraan umum jelas melanggar aturan Perda. Dirinya akan berkoordinasi dengan pihak Satpol PP, Dishub, Panwas, dan KPU untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut.

“Pemasangan APK pada kendaraan umum itu melanggar Perda dan akan kami tindak ” tegas Dede saat ditemui di ruang kerjanya.

Dede Sembada juga menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh pasangan calon untuk mengindahkan perda yang berlaku, khususnya tentang kamtibmas dalam pemasangan berbagai bentuk Alat Peraga Kampanye (APK) karena jika tidak sesuai dengan perda yang berlaku, akan langsung ditindak. (roy)

353 total views, 1 views today

Related posts

Leave a Comment