Editorial Hukum 

Demokrasi Tidak Boleh Tunduk pada Premanisme

Tim sukses calon pimpinan kepala daerah adalah orang-orang pilihan. Mereka sudah teruji kemampuannya, kapasitasnya, kredibilitasnya, dan juga moralitasnya.  Dari tim sukses inilah kelak, calon pemimpin yang didukung bisa memenangkan pertarungan. Menang karena kebaikan, menang karena kejujuran, menang karena kedewasaan, dan menang karena kestariaan. Inilah harapan rakyat, di mana pun Pilkada digelar.

Pemimpin yang baik, biasanya berasal dari Tim Sukses yang baik pula. Maka, calon pemimpin yang baik, sudah seharusnya menyeleksi calon-calon Tim Sukses dengan teliti, rapi, dan  teruji.

Oleh karena itu profil dan sepak terjang tim suskses harus jelas asal usulnya, terpuji perilakunya, dan baik pula akhlaknya. Tim Sukses harus bisa menjadi panutan, tak hanya bagi calonnya, tetapi juga bagi masyarakat umum. Tim inilah yang akan mencetak sang calon menjadi pemimpin sejati, bukan pemimpin polesan.

Selasa malam 10 April 2018, Kuningan berduka. Mungkin malam itu menjadi malam yang paling gelap bagi demokrasi Kuningan. Pesta demokrasi yang seharusnya menjadi pesta adu program berubah menjadi pesta adu jotos yang tidak imbang. Mengapa tidak imbang, sebab koalisi bapak dan anak mengeroyok satu anak hingga babak belur. Sesuatu yang sangat memalukan dan memuakkan.

Mengapa memalukan, sebab aksi kekerasan itu dilakukan oleh  seorang bapak yang juga Tim Sukses salah satu calon bupati Kuningan. Si Bapak yang berusia 50 tahun dibantu oleh anaknya (20) bersepakat melakukan penganiayaan. Seorang bapak yang seharusnya menjadi panutan bagi anaknya, justru mengajak kepada hal-hal yang kurang patut: pengeroyokan.

Dari keterangan polisi, si bapak bernama Toto Cipto, si anak kandung bernama Kiki. Toto Cipto adalah salah Tim Sukses pasangan Acep – Ridho, calon Bupati Kuningan nomor urut 3 yang juga sang petahana. Sementara si korban bernama Hedi Setiadi (20) yang merupakan Relawan calon bupati Kuningan nomor urut 1, dr. Toto Taufikurohman Kosim – Yosa Octora Santono.

Akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Timses Bupati Petahana Acep Ridho itu, korban mengalami luka dan berdarah. Menurut dr. Ely dokter umum di Rumah Sakit Kuningan Medical Center yang menanganinya, selain luka di bagian kepala dan bibir bagian dalam, Hedi juga didiagnosa mengalami trauma tumpul di perut. Trauma tumpul di perut inilah yang menyebabkan korban harus dirawat intensif di ruang perawatan karena dikhawatirkan akan ada efek yang buruk jika tidak dilakukan perawatan terhadap korban atas apa yang dideritanya tersebut.

Penganiayaan Toto-Kiki terhadap Hedi ini juga sangat memuakkan, sebab dipicu oleh persoalan sepele saat kampanye PPP beberapa waktu lalu. Berawal dari saling singgung di media sosial Facebook atas status korban yang kemudian membuat sang pelaku naik pitam. Pelaku mencari keberadaan korban sampai ketemu. Dan, buk buk buk ditonjok hingga lima kali. Perlawanan yang tidak imbang: dua lawan satu. Hedi berdarah. Ia luka di bagian pelipis sebelah kanan dan bibir bagian dalam. Belakangan setelah periksa ke dokter, perut Hedi juga mengakami trauma benda tumpul.

Kekerasan – sekecil apa pun – tak bisa ditoleransi. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan, bukan cara-cara yang dibenarkan oleh etika, tata krama, juga agama. Orang beragama pasti akan tabayyun dulu dalam menyelesaikan masalah.

Kekerasan yang terjadi di Kuningan ini jangan sampai menjadi pembenaran atas perbedaan pilihan partai politik. Secara umum, kekerasan Pilkada sudah sangat menghawatirkan. Apalagi di Indonesia — menurut banyak studi — sangat rawan potensi konflik dan kekerasan. Meminjam bahasa Arend Lijphart (1968), Indonesia termasuk dalam kategori centrifugal democracy, di mana perilaku elitenya sangat kompetitif.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2018 yang dirilis Bawaslu, mencatat ada sejumlah daerah yang tergolong memiliki titik rawan. Tiga provinsi yang dikategorikan paling rawan adalah Provinsi Papua, Provinsi Maluku, dan Provinsi Kalimantan Barat. Sementara untuk kabupaten/kota, terdapat enam daerah yang dinilai paling rawan, yakni Mimika, Paniai, Jaya Wijaya, Puncak (Papua), Konawe (Sultra), dan Timor Tengah Selatan (NTT).

Syukur Alhamdulillah, Kuningan tidak termasuk. Namun aparat keamanan tidak boleh membiarkan kejadian Selasa Malam itu berlalu begitu saja. Masyarakat Kuningan menginginkan jaminan keamanan dan kenyamanan. Jangan sampai Pilkada serentak ini  diteror dan dikotori oleh perilaku yang tak beradab.

Masyarakat Kuningan tentu tidak ingin Tragedi Selasa Malam ini terulang. Pemerintah, segenap penyelenggara pilkada, aktor pilkada, serta pendukungnya  harus melihat masalah ini secara serius. Aparat negara – seperti TNI dan Polri – harus hadir menjamin keamanan dalam pilkada. Dalam pilkada secara serentak inilah potensi konflik dan pelanggaran sangat besar. Hukum wajib ditegakkan, jangan sampai demokrasi tunduk pada kekerasan. Jika ada masalah, jangan coba-coba untuk berdamai, sebab semua mata tertuju padanya.  (Editorial Detak Jabar)

889 total views, 7 views today

Related posts

Leave a Comment