Hukum 

Rakyat Bisa Menggugat Bupati yang Selewengkan Dana BPJS Kesehatan

Jakarta (Detak Jabar) – Aktivis anti korupsi, Ucok Sky Khadafi prihatin melihat tiga kabupaten di Jawa Barat menunggak iuran BPJS Kesehatan, di antaranya Kuningan, Majalengka, dan Sumedang.

“Saya prihatin sekali menyaksikan kabupaten-kabupaten yang lalai membayar kewajibannya, apalagi dalam urusan kesehatan,” katanya kepada Detak Jabar, Sabtu (28/04/2018) di Jakarta.

Menurut Direktur Centre for Budget Analysis ini, dengan menunggaknya kewajiban pemerintah daerah terhadap BPJS Kesehatan, berarti ada yang salah dari cara pengelolaan keuangan di daerah.

“Saya melihat itu perilaku buruk dan amburadul dalam mengelola keuangan daerah. Lalu selama ini uang itu ke mana larinya,” tegasnya.

Ucok meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan, bekerja profesional untuk mencari aktor intelektualnya atau pejabat pemerintah yang berwenang yang mengatur-atur alokasi pembiayaan daerah.

Menurut Ucok, ada empat cara untuk menelusuri ke mana dana BPJS Kesehatan diselewengkan pemerintah daerah. Pertama, pihak BPJS bisa meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menelusuri ke mana dana masyarakat itu dipergunakan. Kedua, DPRD bisa mempertanyakan Bupati untuk meminta kejelasan penggunaan anggaran itu. Ketiga, kejaksaan langsung bisa melakukan penyelidikan untuk mengetahui alur pendanaan di tingkat kabupaten, dan keempat rakyat bisa menggugat Pemda Kabupaten.

“Soal mekanisme gugatan bisa dengan banyak cara, karena hal itu persoalan teknis.  Bisa dengan demonstrasi, misalnya,” tegasnya.

Menurut Ucok, rakyat berhak tahu penggunaan dana kesehatan yang bukan pada peruntukannya. Jika memang penggunaan itu bisa dimaklumi, maka setidaknya, rasa penasaran masyarakat sudah terobati. “Oleh karena itu Bupati harus legowo menjelaskan alur penggunaan dana tersebut kepada publik,” paparnya.

Jika bupati tidak mau menjelaskan maka tuduhan pengelolaan keuangan daerah yang buruk, amburadul, seenaknya, dan tanpa perencanaan yang matang itu akan terus menjadi tuduhan yang tak ada hentinya. “Artinya ada keresahan yang dirasakan masyarakat saat ini berkaitan dengan penggunaan anggaran yang mencurigakan,” paparnya.

Lebih dari itu, kata Ucok, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, bias hilang.

Menurut Ucok, kasus ini harus diusut sampai ditemukan ke mana uang BPJS diselewengkan. Apalagi Ucok mendengar ada kabupaten yang menerima penghargaan Satyalencana pada saat keuangan daerah amburadul.

“Ini tak layak memperoleh penghargaan karena masih ada cacat dan cacat ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Sebuah tindakan yang amat memalukan, di mana uang kesehatan tidak dibayarkan,” tambahnya.

Memang diakui Ucok, untuk menyelesaikan tunggakan, BPJS Kesehatan melakukan rekonsiliasi dengan pemda terkait besaran tunggakan yang disepakati.

Menurut Ucok, jika Pemda tidak bersedia melakukan rekonsiliasi dan tidak menyepakati sebagian atau seluruh jumlah tunggakan, BPJS Kesehatan dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit atas besaran tunggakan Pemda.

Namun yang lebih penting adalah,’’Ke mana uang rakyat selama ini diselewengkan. Ini yang harus clear,” katanya heran.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Barat Mohammad Edison mengatakan, sampai tahun kemarin ada 3 kabupaten yang ekstra-ordinary, mereka tidak rutin menganggarkan. “Pegawai (negeri sipil) itu kan 2 persen dipotong (dari gaji), dan 3 persennya itu dari pemdanya. Ada yang kebutuhannya setahun sampai Rp 20 miliar tapi hanya menganggarkan Rp 5 miliar. Itu Kuningan, Sumedang, dan Majalengka,” kata dia.

Edison mengatakan tunggakannya cukup besar yakni Sumedang mencapai sekitar Rp74 miliar, Kabupaten Kuningan menunggak sebesar Rp 18 miliar, Kabupaten Majalengka mencapai Rp 102 miliar.

Menurut Edison seluruh daerah yang menunggak iuran sudah mulai mencicil. “Untuk hutang yang lama, mereka bersedia dipotong lewat DAU (Dana Alokasi Umum), mekanismenya sudah ada,” kata dia di sela pertemuan forum kemintraan BPJS Kesehatan di Bandung beberapa waktu lalu.

Pemkab Kuningan mengakui punya tunggakan BPJS Kesehatan sebesar Rp 89 miliar. Menurut Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan Apang Suparman, tunggakan itu merupakan akumulasi dari tahun 2004-2015. (wid)

792 total views, 1 views today

Related posts

Leave a Comment