Nasional Politik 

Mereka Inginkan Ganti Bupati dan Stop Dinasti

Kuningan (Detak Jabar) – Perlahan tapi pasti, kesadaran politik masyarakat Kuningan makin terasa. Hal ini ditunjukkan dengan makin banyaknya masyarakat yang mendukung perjuangan relawan calon Bupati Kuningan 2018 dr. Toto Taufikurohman Kosim – Yosa Octora Santono.

Masyarakat baru sadar bahwa dinasti politik di Kuningan telah berlangsung selama 15 tahun, dan akan diperpanjang lima (5) tahun lagi. Hal ini dikemukakan oleh Saipudin, Ketua Sekretariat Gabungan pendukung Sentosa di area Car Free Day, Taman Kota Kuningan, Minggu (29/04).

“Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa ganti bupati itu sebuah perjuangan. Jika tidak, maka tak akan pernah ada perubahan di Kuningan,” katanya kepada Detak Jabar.

Menurut politisi PKS itu, tema #2018GantiBupati yang diwujudkan dalam aksi jalan santai di pusat kota Kuningan mendapat respons postif dari masyarakat.

Sementara Melly, warga Awirarangan yang tengah olah raga menyambut baik aksi #2018GantiBupati untuk Kabupaten Kuningan. Menurutnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari aksi ini, karena itu hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya.

Melly sepakat bahwa Bupati Kuningan  harus diganti karena menurutnya sudah terlalu lama pemerintah daerah Kuningan hanya diisi oleh teman-teman dan kroninya saja. “Pola dinasti seperti ini tidak baik untuk masa depan demokrasi,” kata Melly yang masih kuliah di Depok Jawa Barat ini.

Di samping itu lanjut Melly,  isu dinasti politik adalah isu nasional yang memang harus diwaspadai sesuai anjuran ketua KPK, karena berpotensi melanggengkan kekuasaan dan rawan korupsi.

Sependapat dengan Melly, dikemukakan pula oleh Mochtar warga Cigugur. Ia setuju dengan program Ganti Bupati tahun 2018 yang diinisiasi oleh anak-anak muda Kuningan. Menurutnya salah satu kemandulan Kuningan karena pejabatnya tidak memiliki kreativitas lagi dalam membangun dan menggunakan anggaran.

“Mungkin karena terlalu lama memimpin sehingga mereka pikir baik-baik saja. Padahal banyak ide dari masyarakat yang bisa diakomodasi Pemda untuk dikembangkan,” katanya.

Dalam pandangan Mochtar, mungkin ini salah satu bahaya politik dinasti yang diwanti-wanti oleh pemerintah bahwa pemerintah daerah terlalu asyik dengan kelompaknya. Mereka, kata Mochtar tak sempat untuk mendengarkan pihak-pihak di luar lingkungan kelompoknya. Oleh karena itu ia sepakat dinasti politik di Kuningan harus dihentikan.

“Menghentikan politik dinasti wajib hukumnya, tidak hanya di Kuningan, tetapi di daerah lain juga,” paparnya.

Faisal warga Sindangsari demikian juga, menyatakan bahwa aksi ini menyadarkan kepada masyarakat luas akan adanya pergantian  Bupati Juni 2018-2023 mendatang. “Ide penggantian rezim adalah ide yang cerdas dan kreatif. Saya dukung ganti Bupati 2018 dan dukung stop politik dinasti,” pungkasnya. (ima)

459 total views, 7 views today

Related posts

Leave a Comment