Daerah Ekonomi 

Pemda Kuningan Nunggak BPJS, Rakyat Jadi Korban

Kuningan (Detak Jabar) – Polemik utang Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terus bergulir. Keterangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), Apang Suparman MSi tentang besaran utang yang mencapai nilai 89 milyar rupiah banyak dipertanyakan berbagai kalangan masyarakat.

Ditemui di kantornya, Selasa (8/5) Apang mengklaim bahwa persoalan tunggakan BPJS ini sudah selesai dengan mekanisme pemotongan langsung dari setiap SKPD. Lagipula menurutnya persoalan ini adalah persoalan lama yang kala itu Pemda tidak mampu membayarnya karena ketiadaan anggaran.
“Ini masalah lama. Waktu itu Pemda tidak mampu bayar karena anggaranya tidak ada. Ada keputusan dari pusat dengan mekanisme mencicil. Anggaran langsung di potong oleh pusat. Ya, kita nurut saja, anggaran diberi oleh pusat dan diambil lagi. Terlebih bupati juga menyarankan harus bayar,” terang Apang.

Jawaban Apang dianggap klaim sepihak. Persoalan utang BPJS ini tidak hanya selesai dengan adanya pembayaran melalui mekanisme pemotongan langsung, namun menggurita pada asal usul tunggakan serta dampak yang harus ditanggung pasca pembayaran.

Hal tersebut diungkapkan oleh Yaya, pengamat kebijakan pemerintah dan politik di Kabupaten Kuningan.
“Tidak sesederhana itu, karena ini memang persoalan lama, jadi harus dikaji dari mana permasalahan timbul,” terang Yaya, saat ditemui di kediamannya, Senin (14/5).

Dikatakan Yaya, ada persoalan besar tentang asal usul tunggakan tersebut bila dikaji lebih jauh.

Dalam permasalahan ini ada dua kewajiban BPJS yang harus dibayarkan. Dua persen di antaranya yang harus dibayarkan oleh ASN melalui pemotongan gaji setiap bulannya, dan tiga persen dari Pemda secara langsung, sehingga total kewajiban yang harus dibayar sebesar lima persen.

“Jika kewajiban 3 persen Pemda tidak mampu bayar dengan alasan tidak ada anggarannya, lantas yang dipotong dari gaji ASN yang dua persen ke mana,” tanya Yaya.

Kemudian, lanjut Yaya, jika Pemda beralasan terpakai untuk pembangunan, inipun menjadi tanda tanya besar. “Ada tidak di APBDnya. Tidak pernah saya membaca di APBD ada pendapatan berasal dari pemotongan gaji ASN,” ucapnya.

Lebih lanjut Yaya juga mempertanyakan kejelasan tentang surat penetapan pembayaran yang dikatakan berdasarkan keputusan pemerintah pusat yang perlu untuk dibuktikan.

“Kalau ingin transparan coba tunjukkan surat dari menteri keuangannya,” pinta Yaya.

Menjadi aneh lagi, lanjut Yaya, Dewan sebagai pengawas anggaran selalu menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, namun kenapa dalam hal ini justru dewan terkesan tidak tahu menahu perihal utang BPJS ini dan seolah menyudutkan pihak Pemda.

“Ini lingkarankah, atau mungkin ada bargainning. Asumsinya, anggaran SKPD juga terkikis. Masa pokok pikiran atau aspirasi tidak. Silahkan untuk di kaji,” pungkasnya. (roy)

199 total views, 17 views today

Related posts

Leave a Comment