Nasional 

Pelibatan TNI soal Terorisme

DetakJabar – Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi aksi terorisme semakin menguat setelah rentetan bom bunuh diri terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Keterlibatan militer ini nantinya diwakili oleh Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI.

Koopsusgab TNI dibentuk oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat masih menjabat Panglima TNI pada 2015. Tim ini merupakan gabungan pasukan elite antiteror dari tiga matra, yakni Sat-81 Gultor Kopassus TNI AD, Denjaka Korps Marinir TNI AL, dan Satbravo-90 Paskhas TNI AU.

Usulan mengaktifkan kembali Koopsusgab TNI dan melibatkannya dalam penanganan terorisme pun memunculkan pro-kontra.

Pengamat terorisme dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan pemerintah lebih baik memikirkan terlebih dahulu penempatan Koopsusgab TNI dalam penanganan terorisme, mengingat sudah ada Densus 88 Antiteror Polri.

Menurut Khairul, satu yang pasti pasukan elite gabungan dari tiga matra TNI itu tak bisa masuk dalam proses penegakan hukum yang merupakan ranah Polri. Oleh karena itu, penempatan Koopsusgab TNI ini harus jelas sebelum nantinya benar-benar diaktifkan dan dilibatkan menangani terorisme.

“Di sini yang paling penting adalah merumuskan pelibatan itu seperti apa, di situasi seperti apa, dalam intensitas teror yang bagaimana TNI dilibatkan, apakah dalam pencegahan, apakah dalam pengendalian situasi ketika terjadi aksi, atau dalam tindakan tegasnya,” kata Khairul saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Jumat (18/5).

Khairul menyebut pemerintah nantinya harus menjelaskan posisi pasukan Koopsusgab TNI dalam menangani kasus terorisme ini, apakah sebagai perangkat intelijen atau perangkat operasi penyerangan.

Bila dilibatkan dalam perangkat operasi penyerangan, Koopsusgab TNI ini baru bisa digunakan dalam situasi seperti di Poso, ketika Polri memburu Pemimpin Mujahidin Indonesia Timur, Santoso.

Menurut Khairul, untuk saat ini tak ada kondisi mendesak seperti yang terjadi di Poso sehingga harus melibatkan militer dalam menangani gerakan terorisme di Indonesia.

“Kalau misalnya ini hanya untuk penangkapan-penangkapan kemudian dia (TNI) dilibatkan, saya kira itu justru mengganggu penegakan hukum yang ada,” tuturnya.

Khairul menilai salah satu pintu masuk pemerintah mendorong pelibatan Koopsusgab dalam penanganan terorisme adalah lewat revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam draft Revisi UU Terorisme itu peran TNI dalam menangani terorisme tertuang dalam Pasal 43H ayat (1), yang berbunyi “Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.”

“Mungkin pemerintah membayangkan Koopsusgab ini bentuk peran serta TNI yang nantinya diatur melalui UU Terorisme yang baru,” tutur Khairul.

Sumber : CNNIndonesia.com

254 total views, 5 views today

Related posts

Leave a Comment