Nasional 

Pemda Akui Utang BPJS sebagai Bencana Anggaran

Kuningan (Detak Jabar) – Pembayaran utang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan kepada BPJS sebesar Rp 89 miliar dikatakan sebagai bencana anggaran bagi pemerintah Kabupaten Kuningan. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan Otang Setiawan, SE MSi.

Bagaimana tidak, kewajiban pembayaran yang diintruksikan langsung melalui keputusan menteri keuangan, dilakukan dalam masa anggaran APBD sudah berjalan. “Ibarat kata, ini bencana anggaran bagi kita. Karena dilakukan pada saat APBD 2018 sudah ditetapkan,” tutur Otang, di kantornya, Selasa (22/5).

Oleh karena itu, untuk mensiasati anggaran yang terpotong, pihaknya harus mengubah lagi pendapatan dan belanja agar neraca akhirnya menjadi sama.

Otang menyesalkan turunnya perintah membayar tunggakan BPJS tidak melihat mekanisme penyusunan anggaran. Padahal, ia yakin tata kelola penyusunan anggaran antara APBN dan APBD tidak jauh berbeda. “Yang saya sayangkan, kenapa turunnya aturan pembayaran, pada saat APBD sudah jadi. Padahal, saya yakin penyusunan APBN dan APBD tidak akan jauh berbeda,” sesalnya.

Imbas yang timbul, lanjut Otang, adalah pada penyusunan pendapatan dan belanja agar disamakan. Di samping itu harus ada siasat pemotongan anggaran kegiatan pada SKPD. “Oleh karena itu, kita musyawarah dengan kepala SKPD yang konsekuensinya terpotonglah anggaran kegiatan,” tambah Otang.

Dikatakan, keluhan peraturan pemotongan anggaran di saat APBD sudah ditetapkan berdasarkan keterangan kementerian keuangan adalah dikarenakan BPJS sedang kolaps. “Saya juga sempat tanya ke orang kementerian, keadaan ini dilakukan karena desakan dari BPJS yang sedang kolaps. Maka, peraturan keharusan bayar diterbitkan meski anggaran sudah berjalan,” terangnya.

Mekanisme pembayaranya sendiri, dikatakannya dengan cara mencicil tiap bulan yang dipotong dari DAU. “Awalnya kita diharuskan mencicil tiap bulan sebesar Rp 7 miliar lebih. Namun, setelah dilobi kembali kewajiban mencicil berkurang menjadi satu miliar lebih perbulanya. Hingga tahun anggaran 2019,” bebernya.

Meski diakui Otang mekanisme pembayaran yang dilakukan saat APBD sudah ditetapkan adalah salah. Secara administrasi akan diperbaiki dalam perubahan.

Jadi menurut Otang, masalah BPJS sekarang kondisinya seperti itu terutama asumsi tidak disetornya anggaran hasil pemotongan 2 persen dari ASN peserta BPJS. “Salah kalau ada asumsi seperti itu. Tunggakan ini murni dari tiga persen yang harus dibayar oleh Pemda. Itupun berdasarkan rekon dari BPJS sebenarnya sudah ada realisasi yang masuk,” pungkasnya. (roy)

 

241 total views, 4 views today

Related posts

Leave a Comment