Tasikmalaya, DetakJabar.com – Pemerintah Kota Tasikmalaya menghadapi tekanan fiskal pada tahun anggaran 2026 setelah dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan provinsi mengalami pemangkasan signifikan. Total pengurangan anggaran mencapai Rp305 miliar, yang berdampak langsung terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemangkasan tersebut berasal dari dua sumber, yakni pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp219 miliar serta pengurangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp86 miliar. Kondisi ini membuat kemampuan fiskal daerah harus disesuaikan dengan realitas anggaran yang lebih terbatas.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya, Apep Yosa Firmansyah, menjelaskan bahwa penurunan dana transfer tersebut menyebabkan APBD Kota Tasikmalaya tahun 2026 turun cukup tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Biasanya APBD Kota Tasikmalaya berada di angka Rp1,7 triliun, tapi di tahun 2026 menyusut dan tinggal sekitar Rp1,4 triliun atau turun Rp305 miliar. Penurunan anggaran itu bukan angka kecil, karena Pemerintah Kota Tasikmalaya harus menggerakkan pemerataan pembangunan di 10 kecamatan,” ujar Apep kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
Dengan berkurangnya anggaran tersebut, pemerintah daerah harus menata ulang berbagai rencana pembangunan yang telah dirancang sebelumnya. Sejumlah program akan diprioritaskan kembali, sementara belanja daerah diarahkan lebih selektif agar tidak memperlebar tekanan terhadap keuangan daerah.
Ketika APBD 2026 disahkan, kondisi keuangan daerah bahkan telah berada dalam posisi defisit sebesar Rp50,78 miliar. Situasi ini membuat efisiensi menjadi langkah yang tidak terelakkan dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
Apep mencontohkan bahwa langkah efisiensi mulai diterapkan dalam berbagai aktivitas pemerintahan, termasuk kegiatan rapat resmi yang kini tidak lagi menyediakan jamuan makanan ringan.
“Dipangkasnya dana TKD tidak membuat pembangunan berhenti di tengah jalan. Pembangunan terus berlanjut, tapi langkahnya lebih pendek,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga didorong untuk lebih aktif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa sektor yang dipandang memiliki peluang besar untuk dikembangkan antara lain sektor pariwisata serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Optimalisasi destinasi wisata lokal, penataan kawasan unggulan, hingga pembinaan UMKM diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membantu memperkuat struktur pendapatan daerah di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.***
