Kuningan – Partai Demokrat Jawa Barat menggelar workshop dan bimbingan teknis (bimtek) bagi anggota DPRD se-Jawa Barat sebagai bagian dari penguatan kapasitas kader sekaligus konsolidasi menghadapi agenda politik 2029.
Kegiatan yang berlangsung di Horison Tirta Sanita Hotel, Kuningan, pada 14-16 Februari 2026 itu diikuti delapan anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Provinsi Jawa Barat serta 95 anggota FPD DPRD kabupaten/kota se-Jabar.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Menurutnya, workshop ini dirancang untuk memperkuat tata kelola demokrasi sekaligus menyiapkan strategi pemenangan partai ke depan.
“Ini bukan formalitas. Targetnya jelas, bagaimana Demokrat menyiapkan strategi dan langkah menghadapi 2029. Narasumber yang dihadirkan juga beragam, termasuk dari pihak eksternal,” ujarnya.
Herman yang akrab disapa Kang Hero menilai peningkatan kapasitas anggota DPRD sangat krusial. Ia menyebut para legislator merupakan pengambil kebijakan di daerah sekaligus representasi partai yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Ia memaparkan tiga poin penting peran anggota DPRD. Pertama, sebagai bagian dari pengambil kebijakan. Kedua, sebagai pihak yang memberikan pandangan dan pendapat dalam proses perumusan kebijakan bersama pemerintah. Ketiga, membangun kepercayaan publik bahwa Partai Demokrat mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.
Selain itu, Herman juga mengingatkan pentingnya membaca perubahan segmentasi pemilih dan menyiapkan berbagai skenario terkait sistem pemilu yang masih dalam pembahasan, baik sistem terbuka maupun tertutup serta ambang batas parlemen.
“Apapun regulasinya nanti, langkah strategis harus disiapkan sejak sekarang. Jangan sampai tertinggal dan gagal masuk ke hati dan pikiran masyarakat. Rekam jejak di tengah rakyat harus terus diperkuat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono Suratto, menekankan bahwa forum tersebut menjadi momentum konsolidasi untuk menyamakan visi, misi, dan target kemenangan.
“Kita berkumpul untuk menyatukan langkah. Apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya harus jelas. Jangan berhenti pada teori, tapi harus ada implementasi nyata. Mulai dari saksi, logistik hingga strategi pemenangan harus disiapkan,” katanya.
Anton juga mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang dalam menghadapi kontestasi politik. Menurutnya, kegagalan dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.
Ia memastikan arahan dari Sekjen akan segera ditindaklanjuti oleh jajaran DPD dan DPC, termasuk pelaporan progres secara berkala.
Tak hanya membahas strategi pemenangan, workshop tersebut juga menjadi ajang evaluasi kinerja kader legislatif. Penyerapan aspirasi masyarakat, penguatan relawan, serta optimalisasi peran anggota DPRD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi menjadi fokus pembahasan.
“Kita akan evaluasi sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar ditindaklanjuti. Kader Demokrat harus tampil lebih unggul dan responsif dibanding yang lain,” pungkas Anton.***
