DetakJabar.com, Bekasi – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kota Bekasi diwarnai aksi demonstrasi dari mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Selasa (10/3/2026).
Aksi tersebut berlangsung usai rapat paripurna HUT Kota Bekasi di Gedung DPRD Kota Bekasi. Dalam momen itu, puluhan mahasiswa sempat mencegat mobil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang hendak meninggalkan lokasi acara.
Mahasiswa melakukan aksi tersebut sebagai bentuk desakan agar Gubernur Jawa Barat turun tangan mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Bekasi, khususnya terkait persoalan banjir yang dinilai belum kunjung tuntas.
Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Rafi Priyanta, menyampaikan bahwa hingga usia ke-29 tahun, Kota Bekasi masih menghadapi persoalan klasik yang terus berulang setiap musim hujan.
“Hari ini Kota Bekasi sudah beranjak dewasa dengan merayakan hari jadinya ke-29 tahun, namun setiap musim hujan masih muncul persoalan klasik, yaitu genangan banjir di berbagai kecamatan,” ujar Rafi di hadapan Gubernur Jawa Barat.
Ia juga menyoroti sejumlah proyek pengendalian banjir yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, meskipun telah menggunakan anggaran daerah yang cukup besar.
Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan tersebut agar penggunaan anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami meminta Gubernur Jawa Barat untuk mengevaluasi kebijakan ini karena menggunakan uang rakyat, sementara efektivitasnya belum dirasakan oleh warga Kota Bekasi,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Dedi Mulyadi turun dari kendaraannya dan menemui langsung para mahasiswa untuk berdialog. Ia menyatakan siap menampung berbagai aspirasi yang disampaikan.
Menurutnya, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan kajian guna memahami secara menyeluruh persoalan yang menjadi keluhan masyarakat terkait penanganan banjir di Kota Bekasi.
“Nanti kita akan kaji terlebih dahulu permasalahan apa yang menjadi aspirasi adik-adik sekalian,” ujarnya.
Selain menyoroti persoalan banjir, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan kepada DPRD Kota Bekasi agar lebih terbuka serta berpihak kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembuatan kebijakan.
Di sisi lain, mereka juga mendesak Polres Metro Bekasi Kota untuk meningkatkan ketegasan dalam penegakan hukum guna menekan angka kriminalitas yang dinilai masih meresahkan warga.***
